Krisis Kelistrikan Aceh Pascabanjir; AMREI Dorong Penguatan Manajemen Risiko dan BCM Sektor Energi

Krisis Kelistrikan Aceh Pascabanjir; Langkah strategis yang perlu segera didorong untuk diterapkan

Banjir bandang yang melanda Aceh serta beberapa wilayah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 kembali membuka persoalan mendasar dalam sistem ketenagalistrikan nasional. Tidak hanya merendam permukiman dan merusak fasilitas publik, bencana tersebut memicu krisis kelistrikan berkepanjangan yang berdampak langsung pada layanan kesehatan, komunikasi, aktivitas ekonomi, hingga proses evakuasi masyarakat.

Beberapa hari setelah banjir surut, sebagian wilayah di Aceh masih mengalami pemadaman listrik bergilir. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem kelistrikan di wilayah rawan bencana belum memiliki tingkat ketangguhan yang memadai. Pola serupa sebenarnya sudah berulang setiap terjadi bencana besar, menandakan lemahnya penerapan manajemen risiko dan business continuity management (BCM) dalam pembangunan infrastruktur energi.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Manajemen Risiko Energi Indonesia (AMREI) menegaskan bahwa krisis kelistrikan pascabencana tidak dapat dilihat semata-mata sebagai kegagalan teknis operator. PLN dan anak perusahaannya berperan sebagai operator, sementara kebijakan strategis, termasuk arah pengelolaan risiko dan prioritas investasi infrastruktur, berada pada level regulator dan pemegang kebijakan BUMN.

Dengan struktur tata kelola risiko yang kini semakin terintegrasi di tingkat holding dan portofolio BUMN, pengawalan manajemen risiko pembangunan nasional harus dilakukan secara lebih ketat, konsisten, dan berbasis analisis risiko yang kuat. Tanpa itu, risiko yang sama akan terus berulang, dengan dampak yang semakin luas.

Pemulihan Lambat, Indikasi Sistem yang Belum Tangguh

Lambatnya pemulihan listrik pascabanjir menunjukkan bahwa sistem, infrastruktur, dan kesiapan sumber daya manusia belum sepenuhnya siap menghadapi krisis. Kerusakan tower transmisi, gardu induk, serta jaringan distribusi menyebabkan pemadaman meluas hingga ke wilayah yang tidak terdampak langsung banjir.

Dalam praktik kelistrikan modern, pemulihan idealnya didukung oleh teknologi smart grid, ketersediaan jalur alternatif, mobile substation, dan kemampuan isolasi otomatis. Namun, keterbatasan infrastruktur tersebut membuat gangguan di satu titik berdampak pada wilayah yang jauh lebih luas.

Dari perspektif BCM, strategi pemulihan yang dilakukan masih berada pada level reaktif, seperti perbaikan manual, pengadaan genset darurat, atau pemanfaatan pembangkit cadangan secara terbatas. Strategi ini menunjukkan bahwa sistem belum dirancang dengan pendekatan replication atau jalur cadangan siap pakai, yang seharusnya menjadi standar minimum untuk wilayah rawan bencana.

Selain itu, sejumlah gardu induk di Aceh juga dinilai belum memiliki standar ketahanan bencana yang memadai, baik dari sisi proteksi, sistem switching, maupun stabilitas operasional. Kondisi ini semakin memperlambat proses pemulihan meskipun jaringan transmisi utama telah diperbaiki.

Dampak Sosial dan Ekonomi yang Meluas

Dalam konteks BCM, krisis kelistrikan pascabencana seharusnya diikuti dengan damage assessment dan post-disaster business impact analysis. Pemadaman listrik berdampak langsung pada rumah sakit yang bergantung pada genset terbatas, terhentinya layanan air bersih, lumpuhnya jaringan komunikasi, terganggunya proses evakuasi, hingga berhentinya aktivitas UMKM dan pendidikan.

Tanpa pemetaan dampak yang komprehensif, risiko sosial dan ekonomi akan terus membesar dan sulit dikendalikan pada bencana berikutnya.

Saatnya Pembangunan Berbasis Manajemen Risiko dan BCM

AMREI menilai bahwa krisis ini harus menjadi titik balik bagi penerapan pembangunan berbasis manajemen risiko dan BCM di sektor energi. Negara-negara yang kerap menghadapi bencana telah membangun sistem kelistrikan yang mampu mengisolasi area rusak tanpa memadamkan wilayah lain, menggunakan infrastruktur tahan bencana, serta memanfaatkan energi terdistribusi seperti microgrid.

Beberapa langkah strategis yang perlu segera didorong antara lain pemetaan ulang jalur transmisi berbasis risiko banjir dan longsor, pembangunan jalur cadangan dan sistem replikasi, pengembangan smart grid dan microgrid berbasis energi terbarukan, serta integrasi manajemen risiko dan BCM dalam setiap tahap perencanaan pembangunan energi.

Penerapan manajemen risiko dan BCM secara konsisten akan memastikan proses penanganan krisis berjalan efektif, mulai dari pencegahan, respons darurat, pemulihan, hingga pengembalian operasi ke kondisi normal atau lebih baik.

Penutup

Krisis kelistrikan Aceh pascabanjir menegaskan bahwa ketahanan energi bukan hanya soal ketersediaan pasokan, tetapi juga kesiapan sistem menghadapi bencana. Tanpa perubahan pendekatan, wilayah rawan bencana akan terus terjebak dalam siklus yang sama: bencana datang, listrik padam, dan layanan publik lumpuh.

AMREI mendorong agar pemerintah, BUMN sektor energi, dan asosiasi profesi segera memperkuat kolaborasi dan berkomitmen menerapkan manajemen risiko terintegrasi serta business continuity management secara nyata. Langkah ini penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan nasional, ketahanan energi, dan perlindungan masyarakat di tengah risiko bencana yang semakin kompleks.

Tulisan ini dimuat Republika, Senin, 22 Des 2025, oleh Mohamad Soleh, S.Psi, MM, CNLP, CRGP, BCMCP

https://analisis.republika.co.id/berita/t7nii5393/krisis-energi-kelistrikan-aceh-pascabanjir